Di bawah kepemimpinan Agus Suryanto, LPH Sucofindo berupaya memastikan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari daya saing global industri halal Indonesia.
Menavigasi Tantangan Sertifikasi Halal
Agus Suryanto telah memimpin Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) PT Sucofindo sejak 1 Februari 2022. LPH ini didirikan pada Oktober 2020 sebagai upaya pemerintah memperluas akses sertifikasi halal di Indonesia. “Kami harus merancang strategi yang tepat, termasuk kajian pasar dan regulasi, agar sertifikasi halal dapat berjalan efektif,” ungkap Agus.
Sertifikasi halal diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mewajibkan berbagai produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan barang konsumsi lainnya memiliki sertifikasi halal. Awalnya, pemerintah menetapkan batas akhir sertifikasi halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan pada 17 Oktober 2024. Namun, target ini diundur ke 2026, khususnya bagi usaha mikro dan kecil (UMK), mengingat tantangan implementasi yang masih besar.
“Pasar sertifikasi halal sebenarnya sangat luas. Banyak pelaku usaha, terutama di sektor makanan dan minuman, yang belum bersertifikat halal. Mulai dari kantin, gerobak, hingga pedagang kaki lima, jumlahnya masih banyak,” jelas Agus. Namun, edukasi dan kesiapan pelaku usaha menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas sertifikasi halal di Indonesia.
Strategi Agus Suryanto dalam Mengembangkan LPH Sucofindo
Di bawah kepemimpinan Agus, LPH Sucofindo menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan efektivitas layanan sertifikasi halal. Lembaga ini menilai pencapaiannya berdasarkan Key Performance Indicators (KPI), seperti jumlah sertifikat yang diterbitkan, pertumbuhan auditor halal, serta pendapatan dari layanan halal.
“Sejak 2022, kami mengalami pertumbuhan sekitar 300 persen dibandingkan tahun pertama beroperasi, baik dari sisi jumlah auditor maupun jangkauan layanan,” ungkap Agus.
Salah satu strategi utama adalah ekspansi dan peningkatan jumlah auditor halal. Saat pertama kali beroperasi, LPH Sucofindo hanya memiliki 14 auditor halal. Menyadari keterbatasan ini, Agus menginisiasi program pelatihan nasional yang berhasil meningkatkan jumlah auditor menjadi lebih dari 130 orang di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, ia juga mengoptimalkan jaringan Sucofindo yang tersebar di 68 lokasi agar lebih banyak pelaku usaha dapat mengakses layanan sertifikasi halal.
Namun, tantangan utama tetap ada: minimnya permintaan sertifikasi dari pelaku usaha. “Banyak yang belum tahu kalau sertifikasi halal itu wajib. Ada juga yang sudah tahu, tapi menunda karena merasa belum perlu atau keberatan dengan biayanya,” jelas Agus. Akibatnya, tingkat pemanfaatan auditor belum maksimal, sehingga LPH Sucofindo harus terus melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha.
Membangun Daya Saing di Industri Sertifikasi Halal
Dengan lebih dari 80 LPH yang beroperasi di Indonesia, persaingan dalam industri sertifikasi halal cukup ketat. Agus memahami bahwa Sucofindo perlu memanfaatkan keunggulannya sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu strategi yang diterapkan adalah layanan bundel, mengombinasikan sertifikasi halal dengan layanan lain seperti ISO dan inspeksi mutu. Pendekatan ini memberikan nilai tambah bagi klien dan meningkatkan daya saing Sucofindo dibandingkan dengan LPH lain yang lebih fokus pada satu layanan saja.
Selain menghadapi persaingan, Agus juga aktif dalam membangun kolaborasi melalui asosiasi LPH. Ia melihat bahwa keberadaan banyak LPH di Indonesia bukanlah ajang kompetisi yang tidak sehat, tetapi peluang untuk memperkuat standar sertifikasi halal secara nasional. Beberapa LPH, terutama yang berasal dari institusi akademik dan organisasi keagamaan, lebih mengutamakan pengabdian masyarakat daripada aspek komersial. Dengan komunikasi yang intensif antar LPH, Agus berupaya menjaga agar standar sertifikasi halal tetap tinggi dan berintegritas.
